Resume PMK no. 40/PMK. 05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah

Resume PMK no. 40/PMK. 05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah

 lengkapnya ikutin link ini

:)

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Hibah ini terbit untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 / PMK.05/ 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berikut adalah sedikit ringkasan PMK no. 40/PMK. 05/2009.

Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi yang meliputi pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. SIKUBAH merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. SIKUBAH hanya menghasilkan LRA dan CaLK.

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Eselon I (UA-PBUN) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN). Penjelasan mengenai UA-PBUN dan UAKPA-BUN dijelaskan dalam paragraf selanjutnya.


Seperti yang disinggung sebelumnya, dalam kaitannya dengan hibah, yang menjadi UAKPA-BUN adalah Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Adapun yang bertidak sebagai UAKPA-BUN atas transaksi belanja hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). UAKPA-BUN wajib memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan hibah dan belanja hibah. UAKPA-BUN juga wajib menyampaikan Laporan Keuangan yang berupa LRA dan CaLK beserta Arsip Data Komputer (ADK) nya  setiap bulan ke UA-PBUN. Selain membuat laporan keuangan, Setiap bulan UAKPA-BUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/ atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. Hasil rekonsiliasi harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Adapun yang bertindak sebagai UA-PBUN adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Selain bertindak sebagai UA-PBUN, DJPU juga bertindak sebagai Entitas Pelaporan sehingga wajib menyusun Laporan Keuangan. Sebelum menyusun laporan keuangan gabungan, terlebih dahulu UA-PBUN melakukan penggabungan Laporan Keuangan dari UAKPA-BUN. Kemudian UA-PBUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan yang akan disampaikan beserta ADK-nya kepada Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UA-BUN) setiap triwulanan, semesteran dan tahunan. Setiap semesteran UA-PBUN wajib melakukan Rekonsiliasi atas Laporan Keuangan dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat jenderal Perbendaharaan. Hasil rekonsiliasi harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah membahas instansi-instansi yang terkait dengan hibah, pembahasan dilanjutkan dengan Akuntansi Hibah. Pembahasan dimulai dengan Pendapatan Hibah. Pendapatan Hibah diklasifikasikan atas pendapatan hibah yang bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Pendapatan hibah diakui pada saat kas diterima atau pada saat pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/ atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. Untuk pengembalian hibah, ada dua perlakuan akuntansi. Pertama, pengembalian pendapatan hibah pada periode penerimaan dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Kedua, Pengembalian pendapatan hibah atas penerimaan tahun anggaran yang lalu dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana. Jika pendapatan hibah berupa kas dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima. Adapun pendapatan hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal hibah yang diterima pada saat terjadi serah terima barang atau jasa. Terkait dengan pengukuran, pendapatan hibah dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto.

Sama seperti pendapatan hibah, belanja hibah juga diklasifikasikan atas belanja hibah luar negeri dan belanja hibah dalam negeri. Belanja hibah diakui pada saat terjadi pengeluaran atau pada saat pengesahan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI. Untuk penerimaan kembali belanja hibah ada dua perlakuan akuntansi. Pertama, penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja hibah pada periode yang sama. Kedua, Penerimaan kembali belanja hibah yang terjadi setelah tahun anggaran berakhir dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Jika belanja hibah berupa kas, maka dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi pengeluaran hibah. Adapun belanja hibah berupa barang dan jasa dicatat sebesar nilai nominal pada saat terjadi serah terima barang atau jasa kepada penerima hibah.

Realisasi pendapatan hibah dan belanja hibah dinyatakan dalam mata uang rupiah. Oleh karena itu, jika Realisasi pendapatan dan belanja hibah dalam mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi. Untuk pendapatan hibah dan belanja hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai transaksi non-kas.

Terkait dengan penyajian pendapatan, entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Hibah, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun untuk belanja hibah, entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH, Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan penerimaan hibah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

UAKPA-BUN wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan semesteran dan tahunan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) tersebut memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) juga dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

Selain UAKPA-BUN, UA-PBUN juga wajib membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas Laporan Keuangan semesteran dan tahunan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) tersebut memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) juga dapat dilengkapi dengan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam Laporan Keuangan.

Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, UA-PBUN sebagai entitas pelaporan wajib menyajikari Laporan Keuangan UA-PBUN semesteran dan Tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) dan Pernyataan Telah Direviu. Laporan Keuangan tersebut wajib direviu dan dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu.oleh Aparat Pengawasan Intern. Pernyataan Telah Direviu ditandatangangi oleh Aparat Pengawasan Intern.

Sebagai catatan bahwa SIKUBAH dilaksanakan sesuai dengan Modul sistem Akuntansi Hibah yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini (PMK No. 40 Tahun 2009) dan dilaksanakan paling lambat pada tahun 2009.

Semoga bermanfaat.. :)